Agar RSBI tak Elitis dan Diskriminatif

Belakangan, Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dipelesetkan menjadi “Rintisan Sekolah Bertarif Internasional”. Selain mahal dan dinilai diskriminatif, juga dipertanyakan: benarkah sudah berjalan sesuai konsep awal? RSBI merupakan cikal bakal Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), sebuah terobosan dalam dunia pendidikan di Indonesia yang secara konsep sebenarnya patut mendapat apresiasi. Sekolah ini menyaring siswa dengan kemampuan di atas rata-rata agar lebih optimal dalam menyerap pelajaran.

Menurut Undang-undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah daerah harus mengembangkan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional. Sejak 2006, pemerintah mendukung dengan bantuan langsung (block grant). Hingga 2009, telah disalurkan untuk 320 SMA, 118 SMK, 300 SMP dan 136 SD di 481 kabupaten dan kota. Untuk SMP, setiap sekolah mendapat Rp 300 juta – Rp 400 juta/tahun, SMA tahun 2008-2010 mendapat Rp 300 juta-Rp 600 juta/tahun.

Kemendiknas menetapkan empat matra keberhasilan sebuah RSBI menjadi SBI, yakni infrastruktur pendidikan yang memadai, ketersediaan guru yang berkualitas, kurikulum yang relevan dengan pembelajaran, dan manajemen yang baik. Namun agaknya aspek keadilan tidak masuk ke dalam cakupan matra-matra itu. Kritikpun bermunculan, hingga Mendiknas M Nuh meniscayakan evaluasi RSBI. Komisi E DPRD DKI Jakarta bahkan bersepakat menghentikan, karena dinilai mendiskreditkan warga miskin.

Sistem pengelolaan RSBI membuat manajemen (sekolah) leluasa menarik biaya sebesar-besarnya, sehingga komersialisasi pendidikan tidak terelakkan. Siswa miskin yang berprestasi agaknya sulit untuk menikmati sekolah elit ini. Di sebuah RSBI di Purwokerto, Banyumas misalnya, sumbangan minimal Rp 2,5 juta hingga Rp 12 juta plus biaya operasional sekolah Rp 100.000 per bulan. Dana itu untuk mendukung operasional berupa multimedia, layar sorot, dan pendingin udara yang dibebankan kepada orang tua murid.

Selain mengeluhkan mahalnya biaya, ada yang kecewa nilai Ujian Nasional (UN) sebagian siswa RSBI justru lebih rendah dibandingkan dengan nilai siswa kelas regular. Para orang tua punya harapan besar anaknya mendapat pendidikan berkualifikasi internasional dengan prestasi membanggakan. Akan lebih kecewa lagi, jika dalam evaluasi nanti RSBI yang gagal harus kembali ke titik semula menjadi sekolah regular. Lagi-lagi masyarakatlah yang dirugikan akibat kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dan matang.

Ke depan, RSBI harus memenuhi aspek keadilan, dengan mencari formulasi agar faktor materi tidak membatasi akses orang miskin. Agaknya sudah menjadi mindset, untuk menikmati pendidikan berkualitas harus membayar mahal. Padahal untuk mewujudkan SBI sesunggunya tak perlu melalui terbentuknya RSBI. Ketika para guru telah berwawasan keilmuan internasional, sekolah didukung sarana-prasarana memadai, status SBI layak disandang. Aspek keadilan juga harus memayungi semua lapisan masyarakat.

Tajuk Rencana, Suara Merdeka terbitan 5 Juni 2010

Iklan

Tuliskan komentar sobat Emha

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s